ELSAM: Pembelian Leopard Keliru
ELSAM: Pembelian Leopard Keliru
MBT Leopard 2A6 milik Bundeswehr. (Foto: Bundeswehr/Winkler)
12 Juli 2012, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana pembelian tank Leopard, keliru dan tidak tepat. Sebab, pembelian itu tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara.
"Dalam postur pertahanan 2007, pembelian tank Leopard tidak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan," tegas peneliti hukum dan HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar dalam jumpa pers di Sekretariat Imparsial, S enin (9/7/2012).
Dia mengemukakan, kebijakan dan buku postur pertahanan negara yang dibuat adalah bentuk perencanaan kementerian pertahanan hingga 2029. Sikap inkonsisten pemerintah ini menunjukkan carut marutnya pengadaan alutsista di Indonesia.
Pemerintah dan parlemen seharusnya memiliki perencanaan yang jelas dan diikuti dengan skala prioritas dalam pengadaan alutsista. Hal yang semestinya menjadi perhatian dibandingkan alutsita adalah kesejahteraan prajurit TNI yang cukup memprihatinkan. Diakui memang penguatan alat utama sistem persenjataan menjadi kebutuhan bagi TNI.
"Pembelian alutsista harus didasarkan atas kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia, bukan atas kebutuhan politis. Apalagi jika ditunjukkan untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elite di pemerintahan," jelas Wahyudi.
Menurut dia, pembelian tank Leopard dan menempatkannya di wilayah perbatasan, salah satunya di Papua, dikhawatirkan akan menjadi alat untu k menekan rakyat dengan cara-cara represif. Apalagi kondisi Papua saat ini sedang bergejolak sehingga bahaya sekali jika pembelian tank Leopad ini digunakan untuk menghadapi rakyat karena akan berpotensi pada pelanggaran HAM.
"Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan TNI AD dengan jenis medium dan light tank atau membeli helikopter," tuturnya. Terkait hal ini pula, koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Elsam, LBH Jakarta, HRWG, IDSPS, Lespersi dan Ridep Institute, mendesak Kanselir Jerman Anggela Merkel yang akan berkunjung ke Indonesia untuk meninjau kembali rencana penjualan 100 MBT Leopard.
Sumber: ELSAM
MBT Leopard 2A6 milik Bundeswehr. (Foto: Bundeswehr/Winkler)12 Juli 2012, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana pembelian tank Leopard, keliru dan tidak tepat. Sebab, pembelian itu tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara.
"Dalam postur pertahanan 2007, pembelian tank Leopard tidak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan," tegas peneliti hukum dan HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar dalam jumpa pers di Sekretariat Imparsial, S enin (9/7/2012).
Dia mengemukakan, kebijakan dan buku postur pertahanan negara yang dibuat adalah bentuk perencanaan kementerian pertahanan hingga 2029. Sikap inkonsisten pemerintah ini menunjukkan carut marutnya pengadaan alutsista di Indonesia.
Pemerintah dan parlemen seharusnya memiliki perencanaan yang jelas dan diikuti dengan skala prioritas dalam pengadaan alutsista. Hal yang semestinya menjadi perhatian dibandingkan alutsita adalah kesejahteraan prajurit TNI yang cukup memprihatinkan. Diakui memang penguatan alat utama sistem persenjataan menjadi kebutuhan bagi TNI.
"Pembelian alutsista harus didasarkan atas kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia, bukan atas kebutuhan politis. Apalagi jika ditunjukkan untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elite di pemerintahan," jelas Wahyudi.
Menurut dia, pembelian tank Leopard dan menempatkannya di wilayah perbatasan, salah satunya di Papua, dikhawatirkan akan menjadi alat untu k menekan rakyat dengan cara-cara represif. Apalagi kondisi Papua saat ini sedang bergejolak sehingga bahaya sekali jika pembelian tank Leopad ini digunakan untuk menghadapi rakyat karena akan berpotensi pada pelanggaran HAM.
"Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan TNI AD dengan jenis medium dan light tank atau membeli helikopter," tuturnya. Terkait hal ini pula, koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Elsam, LBH Jakarta, HRWG, IDSPS, Lespersi dan Ridep Institute, mendesak Kanselir Jerman Anggela Merkel yang akan berkunjung ke Indonesia untuk meninjau kembali rencana penjualan 100 MBT Leopard.
Sumber: ELSAM